Termasuk BLT, Jokowi menyumbangkan uang triliunan pada November-Desember

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengupayakan percepatan pelaksanaan anggaran pada akhir tahun 2023. Program jaring pengaman sosial dan pembayaran utang merupakan salah satu prioritasnya.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, realisasi belanja pemerintah pada akhir tahun biasanya berkisar 30-35% dari total belanja. Pemerintah, kata dia, memutuskan menambah jenis bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai senilai Rp400 ribu dan bantuan sosial sebesar 10 kilogram beras hingga Desember.

“Dengan percepatan ini diharapkan daya serapnya semakin optimal untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga daya beli masyarakat,” kata Wahyu di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (11 Maret 2023).

Untuk memberikan bantuan tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp7,52 triliun. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat (BF) yang terdaftar dalam data Kementerian Sosial.

Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat (BG) sebanyak 10 kg pada bulan Desember, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,67 triliun.

Selain bansos, kata dia, pemerintah juga akan membayar berbagai kekurangan dari pembayaran tahun lalu seperti pembayaran Dana Penyaluran (DBH), kekurangan subsidi pupuk, termasuk pembayaran subsidi energi. “Kami berharap percepatan ini akan menghasilkan belanja yang lebih baik,” katanya.

Menurut Wahyu, perampingan belanja di akhir tahun merupakan bagian dari tiga paket tindakan yang disiapkan pemerintah. Paket kebijakan ini mencakup langkah-langkah untuk melindungi terhadap ketidakpastian global. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian.

Makanya paket pertama bertujuan untuk memperkuat bansos, ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga menyiapkan intervensi di sektor perumahan berupa tunjangan pemerintah atas pajak pertambahan nilai. Kebijakan tersebut akan membebaskan pembelian rumah senilai Rp 2 miliar dari PPN.

Menurut dia, insentif bagi sektor properti perlu diberikan karena kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto mencapai 14-16%. Sektor perumahan juga mempekerjakan 13 juta orang dan memiliki tarif pajak hingga 9%.

“Jadi ini akan menjadi dukungan yang kuat untuk pertumbuhan,” ujarnya.

Wahyu mengatakan, insentif properti juga menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan bantuan berupa biaya administrasi sebesar Rp4 juta per rumah. “Bagi masyarakat miskin, tujuan perumahan terpadu dan sejahtera ditingkatkan,” ujarnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan belanja pemerintah hingga akhir September 2023 mampu tumbuh sebesar 2,8% (year on year) menjadi Rp 1.967,9 triliun. Komponen terbesar berasal dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.396,9 triliun.

Lebih detailnya, belanja pemerintah pusat mencakup belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp669,6 triliun atau 66,9% dari pagu. Beberapa program belanja tersebut antara lain penyelenggaraan pemilu, pembangunan ibu kota negara (NCD) dan percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, serta penyaluran berbagai bantuan sosial.

Realisasi belanja non-KL mencapai Rp727,3 triliun atau 58,4% dari pagu. Pemanfaatannya ditujukan untuk pelaksanaan subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, program kartu pemilu, dan subsidi pupuk.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Oktober, November, dan Desember realisasi belanja diperkirakan mencapai Rp 1.155,7 triliun.

[Gambas:Video CNBC]