Setelah mendapat protes keras, tim likuidasi membatalkan suara korban Vanartha

Uncategorized238 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – Majelis likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) membatalkan rencana pembentukan mekanisme voting untuk membayar tagihan pemegang polis Wanaartha (pempol). Hal ini terjadi setelah para korban melayangkan protes ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pemberitahuannya tertanggal Rabu (24/1/2024), tim likuidasi menyatakan pada 23 Januari 2024 telah melakukan audiensi dengan OJC dan beberapa pemerintahan politik.

Sehubungan dengan itu, majelis likuidasi menyarankan agar Rencana Tata Cara Penyelesaian dan Pembagian Aset Hasil Likuidasi PT WAL (DL) pada tanggal 12 Januari 2024 direvisi/disesuaikan yang akan diumumkan lebih lanjut, kata pihak likuidasi. panel diketuai oleh Harvard M. Iqbal.

Mengenai ketentuan “Voting” dalam rencana tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan cara ini, fungsi yang disediakan dalam aplikasi WAL akan ditutup.

“Hal tersebut tidak berlaku dan fitur voting di aplikasi Likuidasi Wanaartha akan dinonaktifkan sementara,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan dari Aliansi Korban Kristen Wanaartha mengatakan mereka ingin pemungutan suara tidak diperlukan. Sebaliknya, tim likuidasi hanya bisa menyalurkan hasil dana likuidasi.

“Karena siapapun yang mendaftar likuidasi mempunyai hak yang sama,” kata Christian.

Sebelumnya pada Selasa (24 Januari 2024), ratusan korban PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) berkumpul di Kantor OJK Jakarta. Mereka memprotes proses pemungutan suara mengenai pembayaran likuidasi yang dianggap tidak berpihak pada korban.

Berdasarkan keterangan Panel Likuidasi mengenai tata cara penghitungan dan pendistribusian harta yang dilikuidasi, pemegang polis harus melakukan pemungutan suara untuk menyetujui atau tidak membayar tagihan yang mewakili 4,46% dari total kerugian. Batas waktu pemungutan suara adalah 29 Januari 2024.

Baca Juga  Perubahan manajemen: 360Kredi menunjuk mantan eksekutif AFPI Kuseryansya sebagai direktur pelaksana

Berdasarkan keterangan resmi Aliansi Korban Wnaaartha, jika korban memilih untuk tidak menetap, maka mereka harus siap menerima konsekuensi dihapuskan dari daftar rekening pembayaran pembagian kekayaan hasil likuidasi Asuransi Wnaaartha.

Dalam persidangan, ternyata tata cara pembayaran likuidasi melalui pemungutan suara yang dilakukan komisi likuidasi tidak berdasarkan persetujuan OJK. Selain itu, OJK juga menegaskan bahwa semua pemegang polis (pempol) adalah sama, tanpa harus memilih atas atau bawah, semua yang mendaftar likuidasi Wanaartha berhak mendapatkan pembagian secara pro rata.

Oleh karena itu, OJK mewajibkan Grup TL untuk mengubah dan menginformasikan kembali Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Harta yang Dilikuidasi kepada seluruh PP berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan TL, untuk selanjutnya disampaikan kepada OJK untuk ditinjau.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel selanjutnya

Ketua OJK: Sektor IKNB Terjaga, Rasio Risiko Asuransi Stabil

(ay/ay)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *