Sebut Bank Mumalat Sakit, DPR tegaskan merger dengan BTN Syariah

Uncategorized162 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – DPR RI angkat bicara soal proses pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN), yakni BTN Syariah yang dikabarkan akan mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hal itu terjadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Himpunan Bank-Bank Negara (Khimbara).

Anggota Komisi VI DPR M. Husni menyoroti sejumlah persoalan yang melatarbelakangi proses akuisisi dalam rangka alokasi BTN Syariah. Husni mengingatkan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupul, sebelumnya kepemilikan saham Bank Muamalat telah berpindah ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang saat itu dipimpin oleh Anggito Abimanyu, tanpa ada rapat atau persetujuan Komisi VIII DPR RI. . Husni kemudian menyoroti kesehatan Bank Muamalat yang disebutnya sebagai “bank sakit” dengan menyoroti rasio kecukupan modal (CAR).

“Semua orang tahu, Tuan [Nixon] memahami lebih baik, ini adalah bank yang sakit. Apalagi pada tahun 2017, KAR-nya hampir mendekati angka 12%. Kemudian tentunya kita mengetahui bahwa BTN telah melakukan due diligence terhadap permasalahan yang muncul di internal Bank Muamalat itu sendiri. “Jadi jangan paksakan nikah dulu, sekali lagi, mungkin dengan BTN, jangan paksakan nikah sama sekali pak,” kata Husni di gedung DPR, Rabu (20/3/2024).

Menurut mantan anggota komisi VIII ini, kegiatan utama Bank Muamalat berbeda. Husni mengatakan, bank yang dikelola BPKH itu dirugikan karena seharusnya bergerak di bidang ritel.

“Kenapa Bank Muamalat dirusak, ritel harusnya dipukuli korporasi, mereka memberikan pinjaman gila-gilaan untuk mengisi kembali kapal terbang Batavia Air yang tidak bisa terbang lagi, dan banyak hal yang melanggarnya,” pungkas anggota DPR dari Fraksi Gerindra itu.

Baca Juga  Dengan mendorong penyaluran kredit, BI memberikan insentif likuiditas sebesar Rp 280 ribu

Oleh karena itu, kata Husni, Nixon selaku ketua departemen harus mengkaji rencana tersebut secara detail.

Dia mengatakan BPKH memiliki aset sebesar Rp167 triliun dan memiliki dana untuk menghidupi 5,2 juta jemaah haji. Namun sebagian besar uang tersebut tidak disimpan di Bank Muamalat, melainkan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

“Jadi sekali lagi tentunya saya berharap Direktur BTN berusaha benar-benar melakukan smart banking sebelum menjadi harmoni. Apalagi aku pernah mendengar rumor itu [ada pihak yang] menolak, itulah bank syariah pertama di Indonesia. Namun prinsip bisnis di sini tentunya harus mampu memberikan dampak yang menguntungkan bagi BTN itu sendiri, kata Husni.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Hayunaji mengatakan posisi perseroan saat ini dalam kondisi baik dan siap tumbuh dengan bisnis yang sehat dan pendapatan yang berkelanjutan.

Per 30 September 2023, total modal Bank Muamalat sebesar Rp6,9 triliun dengan rasio kecukupan modal atau rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 28,67% jauh melebihi ketentuan regulator. Dengan demikian, posisi CAR bank yang sekitar 12% pada tahun 2017 sudah tidak relevan lagi.

Selain itu, kepercayaan nasabah terhadap Bank Muamalat juga tetap tinggi. “Per 30 September 2023, total dana pihak ketiga Bank Muamalat meningkat 6,9% year-on-year menjadi Rp 48,1 triliun,” kata Hanyunaji dalam keterangan tertulisnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (20 Maret 2024).

Sebagai informasi, BTN sedang dalam tahap uji tuntas untuk mengakuisisi Bank Muamalat dalam upaya memisahkan divisi Syariah. Sedangkan mengenai besaran transaksinya, BTN tidak memberikan informasi.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel selanjutnya

Ada dua bank syariah yang masuk radar akuisisi BTN.

(ay/ay)


Baca Juga  Tarik dana asing ke RI, BI luncurkan alat SVBI dan SUVBI

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *