Jakarta, CNBC Indonesia – Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan, emiten yang tidak mencapai batas minimum free float pada 21 Desember 2023 akan dimasukkan dalam dewan pengawasan khusus.
Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna mengatakan hingga saat ini pihaknya sebagai regulator terus berupaya dengan berbagai cara untuk mengingatkan dan memberikan penghargaan kepada emiten yang belum mematuhi ketentuan tersebut.
“Kalau tidak bisa, maka sama sekali tidak ada usaha, kalau sederhananya mahasiswa hanya diam saja, tidak berbuat apa-apa, kita akan dimasukkan dalam komisi pengawas khusus sebagai bagian dari perusahaan yang sahamnya tidak memenuhi syarat.” persyaratannya,” ujarnya dalam rapat di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (10/9).
Nyoman mengatakan pihaknya belum bisa memastikan berapa banyak perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan 7,5% saham yang beredar di masyarakat saat ini. BEI terus memantau perkembangan emiten tersebut menjelang batas waktu 21 Desember 2023.
Menurut dia, jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun yang diberikan cukup bagi perseroan untuk meningkatkan persyaratannya sebagai emiten di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, mereka menilai tidak perlu adanya perpanjangan waktu.
“Kami juga selalu menindaklanjutinya dalam waktu 24 bulan, artinya kami merujuk mereka, menyurati perusahaan dan mengingatkan kembali, ini yang kami lakukan,” ujarnya.
Sebagai informasi, BEI mewajibkan emiten memiliki free float minimal 7,5% hingga 21 Desember 2023. Aturan tersebut tertuang dalam perubahan Peraturan Nomor IA tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat yang mulai berlaku pada 21 Desember 2023.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel berikutnya
Apakah saham-saham yang termasuk dalam Dewan Pengawas dapat dihilangkan?
(fsd/fsd)
Quoted From Many Source
