OJK Bekukan Perusahaan KAP Anderson dan Rekan, Ini Alasannya

Uncategorized205 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – Pada tanggal 7 Februari 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran KAP Anderson dan Rekan.

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Pengawasan dan Penunjang Perasuransian Devi Astuti, sanksi tersebut tertuang dalam surat Nomor S-154/PD.11/2024 tentang sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran perusahaan KAP. Anderson dan Rekan. Penangguhan ini berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal pengiriman surat.

“Dengan dikenakannya sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran, maka seluruh sertifikat yang didaftarkan atas nama KAP Anderson dan Rekan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara dan tidak dapat memberikan pelayanan kepada pihak,” kata Devi.

Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pendaftaran karena KAP Anderson dan Rekan tidak mematuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan akuntan publik jasa dan perusahaan audit publik. di sektor jasa keuangan (POJK 13 Tahun 2017), sebagaimana telah diubah dengan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Audit Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 9 Tahun 2023) .

Diketahui KAP Anderson dan Rekan tidak memperhatikan kepatuhan transaksi yang dilakukan Pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dan tidak menerapkan standar pengendalian mutu pada saat memberikan jasa audit. .

Dalam pengumuman tersendiri, OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran auditor (AP) Anderson Subri melalui surat nomor S-153/PD.11/2024 tanggal 7 Februari 2024 untuk jangka waktu satu tahun sejak tanggal tersebut. penetapan surat tersebut.

Devi menyatakan, pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran terjadi karena AP Anderson Subri tidak memperhatikan kepatuhan transaksi para pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saat memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dan melakukan tidak menerapkan standar profesional bagi akuntan.

Baca Juga  Bos BI mengungkap bocoran isi pertemuan IMF-Bank Dunia di Maroko

Selain itu, AP Anderson Subri tidak memenuhi ketentuan independen selama masa review dan masa penugasan profesional batch serta tidak berkomunikasi dengan OJK mengenai persiapan dan pelaksanaan review batch.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel berikutnya

OJK memastikan sektor keuangan Indonesia tetap sehat

(ay/ay)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *