Menanggapi sindiran soal food complex, Prabowo mengutip kutipan JFK.

Uncategorized234 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengomentari sejumlah keraguan terkait program Food Estate yang diusungnya. Menteri Pertahanan (Menhan) juga menguraikan visinya secara keseluruhan untuk sektor pertanian.

Menjelaskan visi ekonominya, Prabowo mengutip pernyataan Presiden Amerika Serikat ke-35, John F. Kennedy. Ide tersebut ia sampaikan pada acara Trimegah Market Outlook di Jakarta, Kamis (1/1/2024).

“John F. Kennedy pernah berkata: Jika masyarakat bebas tidak dapat membantu banyak orang miskin, maka masyarakat tidak dapat menyelamatkan sedikit orang kaya. Untuk menjaga kekuatan ekonomi dan mencapai perdamaian dan stabilitas, kita harus mengatasi permasalahan mendasar masyarakat. “, kata Prabu.

Salah satu permasalahan mendasar adalah pangan, sehingga jika terpilih ia akan menggagas program swasembada pangan.

“Di Pulau Jawa, petani perlu dibantu dengan pupuk, dan kita perlu membantu secara efektif, harga pupuk sangat bervariasi. Jangan biarkan terlalu banyak orang di tengah-tengah yang menggunakannya. Karena pada akhirnya hal ini akan menimbulkan krisis pangan,” jelasnya.

Sementara itu, Prabowo mengaku heran ada masyarakat yang tidak setuju dengan program pertanian pangan yang diusungnya.

“Persediaan makanan adalah suatu keharusan. Jika ada tokoh nasional yang bermasalah dengan persediaan pangan, entah dia tidak paham atau tidak mau paham. Ide ini datang dari Bung Karno bahkan dari Belanda. Masa depan kita sangat cerah,” kata Prabowo.

Apalagi, kata dia, ancaman lain yang dihadapi masyarakat adalah krisis air. Ia mengatakan akan menyelesaikan masalah tersebut dengan mengubah rawa menjadi sawah.

“Kami akan menyelesaikan masalah air. Kami memiliki rawa-rawa. Ada dua jenis lahan basah, saya kurang paham istilahnya, tapi kita punya lahan basah seluas 22 juta hektar. Dari 22 juta tersebut, 11 juta rawa bisa dialihfungsikan menjadi lumbung padi. ,” Dia berkata.

Baca Juga  RAJA membagikan 40% laba bersih sebagai dividen, cek grafik

Kedepannya akan dibangun kompleks pangan di Rava. Hal ini konon terbukti di Kalimantan Selatan yang dibangun di atas lahan gambut seluas 50 ribu hektare.

Untuk itu, Prabowo membutuhkan bantuan praktisi sehingga jika dilantik nanti, ia berjanji akan menunjuk menteri dari kalangan profesional.

“Menteri Pertanian sekarang sudah menjadi praktisi. Jika saya yang mendapat amanah, saya mungkin sudah bisa menebak siapa yang akan saya pilih. Saya hanya membutuhkan seorang pelaku. Jadi ini bukan soal usia, tapi kemampuan. Jadi jangan menghina orang karena umurnya, terlalu muda, terlalu tua. Biasa saja,” jelasnya.

Kegagalan khas Food Estate

Belakangan ini food estate mendadak jadi sorotan. Semua bermula dari kritik dari calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cavapres) bahkan sebelum mereka diumumkan sebagai calon presiden dan cavapres.

Proyek ini telah berulang kali disebut gagal. Bahkan, proyek ini disebut sebagai kejahatan lingkungan.

Kemudian, saat debat di Kavapres, Minggu malam (21 Januari 2024), Muhaymin Iskandar (Chak Imin) dan Md Mahfud sama-sama mengkritisi food complex yang merupakan proyek gagal dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Chuck Imin sebelumnya mengatakan akan menghentikan proyek tersebut karena merugikan petani.

Banyak kritik, pro dan kontra terhadap program tersebut, bermula dari fakta bahwa Food Estate, salah satu program andalan pemerintah yang mengklaim dapat menjamin kedaulatan pangan Indonesia, dinilai menimbulkan masalah pada lingkungan, hak asasi manusia, dan hak asasi manusia. keberlanjutan. Sejauh ini belum ada dampak positif yang signifikan yang dirasakan.

Program yang membutuhkan biaya cukup besar dan terarah dalam pelaksanaannya ini, difokuskan pada lahan-lahan yang berstatus hutan, baik itu hutan lindung, hutan operasional, yang sebagian berada di zona pemanfaatan lain (ZZZ) dan lahan gambut. , yang menuai kritik dari berbagai pihak.

Baca Juga  Wakil Menteri BUMN angkat bicara soal anjloknya harga saham bank BUMN

Bukan tanpa sebab, kegagalan tersebut bermula dari rekam jejak program pada rezim sebelumnya yang mencatatkan kegagalan.

Sementara itu, isu lingkungan tentu saja menjadi perhatian utama bagi mereka yang menentang food estate. Banyak penelitian bahkan kajian yang membuktikan bahwa program dapur umum menimbulkan berbagai ancaman terhadap kelestarian lingkungan.

Salah satu contoh investigasi yang dilakukan Tempo di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, bekerja sama dengan Gecko Project yang didukung oleh Greenpeace, Rainforest Investigative Network Pulitzer Center, dan Internews Earth Journalism Network, menemukan banyak ditemukan pelanggaran peraturan pemerintah di wilayah tersebut. pengembangan kompleks makanan oleh perusahaan swasta.

Aktivitas penggundulan hutan yang meningkatkan penggundulan hutan dan pemanasan global telah menyebabkan banjir di beberapa wilayah Kalimantan Tengah.

Selain di Kalimantan Tengah, menurut laporan Walhi tahun 2021, konflik agraria juga terjadi di sejumlah wilayah yang ditetapkan sebagai zona pangan.

Di Papua misalnya, penolakan masyarakat adat terhadap food estate bukan tanpa alasan, melainkan karena melihat pengalaman dari program gudang pangan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berujung pada komunitas adat Malind Anim dan komunitas adat lainnya. kehilangan hak ulayatnya ketika lahannya diubah menjadi lahan MIFEE.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel selanjutnya

Prabowo menjadi calon presiden terkuat, begitu besarnya kekayaan yang dimilikinya

(ay/ay)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *