Kepala Desa Minta Jabatan Panjang, Gajinya Menggiurkan?

Uncategorized372 Dilihat


Jakarta, CNBC Indonesia – Jabatan pejabat desa masih terus dibicarakan, serta dibicarakan penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun dalam satu periode. Hal ini menjadi persoalan serius bagi masyarakat karena khawatir akan munculnya monopoli kekuasaan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akan segera membahas rancangan undang-undang (RUU) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Ada juga teori di masyarakat bahwa semakin lama masa jabatan kepala desa, dikhawatirkan akan terjadi monopoli kekuasaan,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pada program Indonesia Economic Update CNBC, Kamis (13/7/2023)

Monopoli kekuasaan ini diyakini akan melemahkan demokrasi dan menurunkan partisipasi masyarakat. Abdul berpendapat masukan dari masyarakat juga harus dimasukkan dalam diskusi ke depan dengan DPR.

“Jadi partisipasi masyarakat menjadi kurang maksimal dan sebagainya. Hegemoni muncul dan sebagainya. Itu punya sejarahnya sendiri,” ujarnya.

Pada saat yang sama, DPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden akan menunjuk menteri sebagai wakil untuk perundingan dengan DPR.

Menurut Abdul, pernyataan kepala desa tentang perlunya perpanjangan masa jabatan kepala desa dilakukan demi efisiensi masa kerja. “Kalau 6 tahun, maka ceritanya mereka hanya bekerja sekitar 3 tahun karena mereka harus menyelesaikan konsolidasi setelah pilkada, lalu sebelum pilkada baru mereka juga bersiap,” tutupnya.

Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah (GO) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang gaji kepala desa.

Sesuai ayat (2) Pasal 81 beleid tersebut, kepala desa menerima gaji paling sedikit Rp2,4 juta atau 120% dari gaji pokok PNS golongan II/A. Selain itu, pendapatan tetap yang diterima kepala desa dan perangkat desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang dihasilkan melalui alokasi dana desa.

Baca Juga  Banyak data ekonomi yang dirilis hari ini. Bagaimana nasib rupee?

Sedangkan sekretaris desa mendapat gaji minimal Rp 2,2 juta atau setara 110% gaji pokok PNS golongan II/a. Terakhir, besaran perangkat desa lainnya minimal Rp 2 juta atau setara 100% gaji pokok golongan II/A.

Belanja desa yang tercantum dalam APBDesa juga dapat digunakan paling banyak 30% dari total anggaran belanja desa untuk membiayai pendapatan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 PP Nomor 11 Tahun 2019, kepala desa juga menerima manfaat lain yang diperoleh dari pengelolaan tanah pedesaan. Dana pengelolaan ini dibagi menjadi 70% untuk kegiatan pemerintahan desa dan 30% untuk gaji dan tunjangan pemerintah desa.

[Gambas:Video CNBC]

(mx/mx)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *